banner 325x300

Jaga Kualitas Pelayanan Publik, Pentingnya Evaluasi Berkala Pejabat Kepala Daerah

  • Bagikan
banner 468x60

Bandung, Patroli7 – Pemangku kekuasaan daerah atau Pejabat daerah seperti halnya Pejabat Bupati, Walikota, dan Gubernur wajib mendapatkan evaluasi berkala demi menjaga kualitas pelayanan publik serta Membangun Komunikasi Dan Etos Kerja. Hal tersebut juga guna menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

Terdapat isu tentang kebutuhan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala daerah demi menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.

banner 336x280

Apalagi dengan kabar burung di beberapa daerah dimana para pemangku jabatan tersebut akan ikut andil dalam Pemilu Serentak 2024.

Hal tersebut menjadi sorotan publik tak terkecuali Arie Chandra, S.H, M.H Ketua Umum Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) ketika ditemui di ruang kerja. Dirinya menilai perlu atau tidaknya suatu regulasi teknis yang mengatur agar penunjukan tersebut menjadi lebih demokratis dan transparan.

Terkait  Warga Digegerkan Dengan Penemuan Mayat Wanita Tanpa Busana Di Saluran Irigasi Kota Serang

“Selama menjabat, dia harus mendapatkan evaluasi berkala, misal setiap empat bulan, dan tidak boleh mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024 sekaligus menjaga netralitasnya dalam Pemilu,” ujarnya.

“Begitupun terhadap adanya kemungkinan keberpihakan terhadap pencalonan Gubernur dan Presiden patut diselidiki,” jelasnya.

Arie juga mengapresiasi rencana Kemendagri yang akan melibatkan DPRD dalam proses rekrutmen calon Penjabat Kepala Daerah dan perpanjangan Penjabat Kepala Daerah yang sudah melewati masa satu tahun untuk jabatan yang sama satu tahun berikutnya.

Hal tersebut untuk mencegah munculnya penolakan yang cenderung politis dari DPRD pada saat bertugas.

“Dengan memberikan ruang bagi DPRD untuk mengusulkan calon Pj Kepala Daerah, Kemendagri menunjukan keinginannya untuk menjalankan praktek berdemokrasi,” ujarnya.

Terkait  Arisman Camat Cempaka Terima Anugerah Penghargaan Satyalencana Karya Satya Dari Presiden RI

Arie mendukung rencana Kemendagri membuat Peraturan teknis terkait rekrutmen Penjabat kepala daerah. Apalagi rencana itu muncul sebagai respons atas aspirasi publik.

“Terobosan positif Kemendagri itu, merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Walau idealnya terobosan Kemendagri ini sudah harus dilakukan sejak gelombang awal penunjukan Pj Kepala Daerah,” jelasnya.

“Evaluasi berkala juga penting untuk memperkuat legitimasi politik penjabat kepala daerah, dan untuk itu diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan seperti masyarakat, DPRD, dan Kemendagri,” tuturnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada Kamis 16 Juni 2022 lalu menegaskan jika Kemendagri akan memutuskan untuk penunjukan Penjabat Kepala Daerah selanjutnya hanya akan mengajukan dari Pejabat Sipil.(*)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.