banner 325x300

Kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Bupati Buleleng Jadi Sorotan Ketua Umum WRC PAN-RI

  • Bagikan
banner 468x60

Bali, Patroli7 – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Antikorupsi (Ampak) yang menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4). Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogkak, Kabupaten Buleleng, Bali. Kasus yang ditenggarai merugikan keuangan negara hingga Rp 24 miliar itu diduga melibatkan Bupati Buleleng, I Putu Agus Suradnyana.

“Kami mendesak KPK untuk mengusut keterlibatan Bupati Buleleng dan ‎tangkap Bupati Buleleng,” kata Koordinator Ampak, Andi Madilao dalam orasinya di depan Gedung KPK.

banner 336x280

Diketahui, kasus ini telah bergulir cukup lama. Setelah laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng tidak berjalan, Ketua Dewan Pembina LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng, Gede Suardana melaporkannya ke KPK.

Terkait  Jokowi Teken PP soal Kekayaaan Intelektual Jadi Objek Jaminan Utang

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari KPK turun ke Buleleng untuk mencari dokumen sekaligus meminta keterangan sejumlah pejabat, baik di DPRD maupun Pemkab Buleleng.

Ditempat terpisah juga Ketua Umum Watch Relation Of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Arie Chandra, S.H, M.H saat di temui di ruang kerjanya  menyoroti atas kasus dugaan tersebut.

Ketua WRC PAN-RI menyayangkan lambanya penanganan instansi berwajib terkait kasus korupsi tersebut, dirinya berharap agar adanya proses hukum yang nyata serta mengkedepankan hak asasi manusia  apalagi adanya dugaan terlibatnya Bupati  setidaknya hal tersebut menjadi ketidak patuhan  seorang oknum yang diduga merampas hak orang lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah setempat.

Terkait  Kredit Fiktif Anggota DPRD Kota Magelang Rp 11.6 M, BANK Bapas 69 Buka Suara

“Harapan besar  Pemerintah  juga instansi terkait  berpacu dalam undang undang serta patuh dengan Hukum  sehingga tidak adanya pengambilan hak hak masyarakat. Jika dalam hal ini masih belum adanya berkesimpulan maka Tim  Khusus Watch Relation Of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Pusat akan turut serta Melapor hal tersebut ke pihak  instansi tertentu  agar ada proses hukum sebenar benarnya agar tercipta bangsa yang adil berdaulat dan damai ,” ungkapnya. (Tim)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.